Khairil menjelaskan, rencana tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan akseptabilitas, dan juga merupakan jawaban atas banyaknya masukan terkait penyelenggaraan UN. Dari sekian banyak masukan, yang kemudian dijadikan fokus oleh Balitbang Kemdikbud adalah akseptabilitas, kualitas, dan efektifitas penyelenggaraan UN.
"Dari sekian banyak rekomendasi yang disampaikan, yang paling banyak dipersoalkan adalah akseptabilitasnya," kata Khairil, kepada Kompas.com, Senin (7/11/2011), di Kemdikbud Jakarta.
Peningkatan akseptabilitas UN dinilai akan meminimalisir "ketakutan" para siswa dan guru saat akan menghadapi UN. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan dialog secara lebih intensif, dan memberikan kisi-kisi UN secepatnya.
Pemberian kisi-kisi UN juga bertujuan agar memudahkan pusat memberikan arahan kepada dinas pendidikan daerah dan guru-guru di sekolah agar pembuatan soal-soal ujian di sekolah merujuk dan disesuaikan dengan kisi-kisi UN yang diberikan.
"Ketakutan itu akan memicu penolakan. Untuk menekan itu, kita berencana menyampaikan kisi-kisi secepatnya. Jika dulu berbarengan, maka sekarang kisi-kisi UN 2012 akan kita berikan di tahun 2011, ini agar tercipta keselarasan soal dan membuat siswa terbiasa dengan soal yang akan diberikan" jelasnya.
Selain itu, hal lain yang akan dipertegas adalah memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa UN bukanlah satu-satunya penentu kelulusan. Meski proporsi penilaiannya membuat nilai UN mendominasi kelulusan, yaitu 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah.
"Saya harap UN 2012 bisa lebih santai dan diterima. Secara politik, proporsi 60:40 itu sudah diterima, dan baru akan dievaluasi apakah tetap digunakan atau akan diubah setelah dua tahun digunakan, yaitu pada 2013," tuturnya.
"Nilai-nilai UN yang rendah juga dalam proses pengkajian. Ujungnya kita berharap ada kebijakan berdasarkan pengkajian mengapa nilainya menjadi rendah, apakah soal yang terlalu susah atau ada penyebab lain," tambah Khairil.
Source: Kompas.com
